PENAJAM- Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara meminta dinas pertanian memperhatikan keluhan petani soal pupuk bersubsidi. Mengingat pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan pengurangan kuota pupuk subsidi yang diyakini akan berdampak pada produksi pertanian di berbagai daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten PPU, Sujiati mengatakan persoalan habisnya stok bersubsidi sudah sering terjadi setiap tahunnya dan terus dikeluhkan oleh para petani. Bahkan semua unsur pemangku kepentingan semestinya melakukan evaluasi serta memperbaiki kebijakan soal kelangkaan pupuk ini terutama saat musim tanam.
“Karena pupuk ini menjadi masalah yang timbul setiap tahun. Jadi saya minta kepada dinas pertanian agar mereka segera menyelesaikan persoalan pupuk ini. Jangan dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD PPU.
Menurut Sujiati pupuk menjadi andalan bagi petani supaya tanamannya bisa tumbuh sehat dan hasil panen bisa berlimpah. Untuk itu, ia berharap dinas pertanian sebagai satuan kerja yang membidangi pertanian dapat memperhatikan aspirasi dari kelompok tani terkait pengurangan pupuk bersubsidi itu.
“Kalau memang memakai kartu E-tani harus segera menyelesaikan kartu-kartu itu agar tercover semua petani yang berhak menerima pupuk subsidi. Intinya bagaimana mencegah penyaluran tidak tepat sasaran,” pintanya lagi.
Sujiati juga meminta para penyuluh pertanian untuk memberikan edukasi penggunaan pupuk organik sebagai pengganti pupuk subsidi yang berbahan kimia kepada para petani. Karena penggunaan pupuk organik juga bagus untuk menjaga kualitas tanah agar tidak terlalu banyak tercemar bahan kimia. (ADVETORIAL)
