BALIKPAPAN – Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-23 Masa Sidang II Tahun 2021, dalam agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2020, digelar Rabu (9/6/2021).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari, didampingi Sekretariat Dewan (Sekwan) yang saat itu masih dijabat oleh Sudirman Djayaleksana. Dihadir pula sejumlah anggota DPRD Balikpapan dari masing-masing fraksi.
Subari menjelaskan, sejumlah tugas rumah yang belum diselesaikan wali kota menjadi sorotan fraksi DPRD, seperti masalah banjir yang hingga kini belum juga tuntas ditangani.
Ada beberapa catatan penting yang harus diselesaikan wali kota baru, salah satunya penanganan banjir yang menjadi sorotan tajam sejumlah fraksi. Selain itu, yang juga menjadi sorotan adalah masalah pendidikan di Kota Balikpapan.
“Setiap tahun, persoalan pelik pendidikan adalah sistem penerimaan siswa baru dan daya tampung sekolah, termasuk sarana gedung sekolah. Selain itu, isu kesehatan juga menjadi perhatian dan akan diteruskan dalam rapat pembahasan bersama Badan Musyawarah (Banmus),” urainya. Untuk diketahui, dana satgas penyerapan angka yang kurang maksimal dari 80 persen ada angka Rp 69 miliar yang akan dijelaskan wali kota.(Adv)
