Bijak Alokasikan Dana Aspirasi Rp 700 Juta Untuk PJU Tenaga Matahari
PENAJAM-Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berarti menjadi kepanjangan lidah masyarakat, yang salah satu fungsinya adalah mendengarkan keluhan dan kebutuhan masyarakat khususnya untuk para konstituen yang memilih mereka pada saat Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu. Sadar akan posisinya saat ini, anggota DPRD dari perwakilan Daerah Pemilihan (Dapil) kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani rajin untuk turun ke masyarakat dan mendengarkan apa saja yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat, ia mengatakan bahwa di Sepaku masih banyak masyarakat yang membutuhkan Penerangan Jalan Umum (PJU) sehingga dalam penggunaan dana aspirasinya ia banyak mewujudkannya dalam bentuk PJU untuk masyatakat, tidak tanggung-tanggung ia mengalokasikan ratusan juta rupiah untuk itu.
“Masyarakat Sepaku membutuhkan PJU, itu ada aspirasi saya di daerah HTI di karang Jenawi sampai ke Suka Raja jalan penghubung desanya itu ada beberapa penerangan jalan umum yang saya taruh di sana melalui aspirasi, nilainya Rp 700 juta an,” ungkap pria yang akrab disapa Bijak ini.
Mengingat jaraknya yang cukup jauh penggunaan PJU dengan sistem solar cell atau menngunakan tenaga matahari, saat ini semuanya telah terpasang di jalan-jalan penghubung antar desa di Sepaku dan sudah dinikmati oleh masyarakat, sehingga tidak kesulitan jika berkerdaraan pada saat malam hari.
“Alhamdulillah sudah selesai sekarang sudah bermanfaat buat warga, solar cell kayaknya agak susah untuk menggunakan PJU dengan menggunakan jaringan listrik, lebih baik kita gunakan solar sel saja,” jelas Bijak.
Lebih lanjut politikus muda partai Demokrat mengatakan dirinya selaku DPRD Kabupaten, saat ini tidak mampu menyentuh pada kebijaka-kebijakan makro seperti jalan negara, namun ia mengatakan bahwa jika sekolah rusak, atau jalan lingkungan yang rusak dirinya siap untuk menjadi penyampai aspirasi yang baik untuk masyarakat.
“Kemampuan kami terbatas, sehingga kami tidak menyentuh pada kebijakan-kebijakan makro seperti jalan negara, paling kami hanya sebatas sekolah yang rusak, jalan-jalan akses tani, jalan lingkungan yang masih masuk dalam tanggung jawab Kabupaten,” tutupnya.(Advetorial)