PENAJAM– Keberadaan proyek pemerintah pusat di Kabupaten Penajam Paser Utara dinilai belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Terutama soal harapan terserapnya angkatan kerja dari warga yang tinggal berdekatan dengan proyek pembangunan yang beroperasi di wilayah mereka. Namun seringkali terjadi, tenaga kerja yang ada justru berasal dari luar daerah sementara angkatan kerja lokal hanya menjadi penonton.
Kondisi tersebut mengundang keprihatinan anggota DPRD Kabupaten PPU, Irawan Heru Suryanto, yang menilai belum adanya pengaruh signifikan dari pelaksanaan proyek pembangunan oleh pemerintah pusat. Padahal Kabupaten PPU merupakan tuan rumah yang secara administratif masuk kawasan ibukota negara (IKN) yang akan dibangun.
“Sekarang ini kan ada dua proyek besar di PPU ini. Pertamina dan pembangunan bendungan intake di Kecamatan Sepaku. Harapan kita mudah-mudahan mega proyek itu punya dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Terutama soal tenaga kerja,” ujarnya kepada wartawan baru-baru ini.
Menurut Irawan, kualitas tenaga kerja lokal dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya terus meningkat dan tidak kalah dengan tenaga kerja dari luar daerah. Tetapi ada sejumlah syarat lain yang tidak mampu dipenuhi pencari kerja lokal. Seperti soal pengalaman kerja maupun sertifikat kerja. Padahal, peraturan tentang ketenagakerjaan sudah sangat jelas bahwa perekrutan tenaga kerja juga wajib mengakomodir tenaga kerja lokal daerah.
“Yang kami lihat hingga hari ini belum ada. Terkait tenaga kerja lokal ini bukan hanya bicara tenaganya saja. Tapi kontraktornya juga. Kontraktor lokalnya juga belum ada. Kan sekarang ini kita jadinya penonton saja,” tuturnya lagi.
Pihaknya lanjut Irawan, juga sudah meminta adanya pendataan terhadap perusahaan yang terlibat di proyek pusat dan kebutuhan pekerjanya. Termasuk meminta manajemennya mengakomodir tenaga kerja lokal. Meski hingga kini belum ada laporan terkait permintaan pihak wakil rakyat tersebut.
“Itu proyek dari pusat dan beritanya kita ini jangankan jadi sub kontraktornya. Yang ada semuanya dari luar. Intinya terus kami upayakan mengurangi pengangguran di PPU. Diantaranya lewat pelatihan dan sertifikasi pekerja lokal,” lanjutnya.
Irawan menambahkan, hal yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ketika adanya arus tenaga kerja luar daerah yang murah dan tidak kalah dengan orang lokal. Seperti pekerja buruh bangunan dari daerah lain. Maka jelas akan membawa dampak buruk tidak hanya warga setempat saja melainkan perekonomian secara keseluruhan. Sehingga diharapkan dengan perhatian pemerintah terhadap hal ini bisa menciptakan iklim dunia kerja yang sehat dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat lokal. (ADVETORIAL)
