BALIKPAPAN – Penyampaian Laporan Hasil Kerja dan Rekomendasi Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026, kembali dibahas wakil rakyat di DPRD Balikpapan, dalam rapat paripuna, Senin (9/8).
Ketua Rapat Paripurna yang juga Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh menyebutkan, rekomendasi yang diberikan tidak lepas dari visi misi Walikota, terlebih pada bidang kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat.
“Jadi mengawali visi misi Walikota salah satunya BPJS untuk kelas III mandiri yang dituangkan dalam RPJMD akan kita tetap kawal hingga tuntas. Semua anggaran untuk kepentingan rakyat hanya beda jalurnya saja. Tetap dari rakyat untuk rakyat,” ungkapnya kepada awak media..
Kemudian untuk penyaluran BPJS Kelas III Mandiri, siapa saja yang bakal menerima, terlebih dahulu dilakukan verifikasi bersama dinas teknis dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
“Rp 61 miliar anggaran yang akan dialokasikan untuk BPJS gratis dalam periode setahun dari sekarang,” sebutnya.
Ditambahkan, Pemkota Balikpapan siap untuk membayarkan sejak ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD), dan tidak akan membayarkan hutang yang ada di masa sebelumnya. Sebab, hutang masa lalu bukan urusan walikota yang sekarang ini, karena dulu belum ada kebijakan tersebut. “Yang pasti, secara teknis walikota saat ini yang memulai program subsidi atau gratis bagi masyarakat,” jelasnya.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 antara walikota dan Ketua DPRD Kota Balikpapan. (Advetorial)
