.
PENAJAM-Tidak adanya APBD Perubahan tahun 2021 oleh Pemkab PPU dianggap salah dalam mengambil kebijakan. Soal keinginannya tidak memunculkan APBD-P 2021. Oleh karena itu, Fraksi PKS bakal menggulirkan hak interpelasi. Persoalan keuangan di Penajam Paser Utara (PPU) tahun ini memang sedang sengkarut. Karena ada defisit anggaran yang besar, membuat berbagai program tidak berjalan semestinya. Paling kentara adalah macetnya insentif pegawai negeri sipil (PNS), pun insentif tenaga kesehatan (nakes). Lalu juga honor para tenaga harian lepas (THL), dan masih ada beberapa lagi. Seiring perjalanannya, informasi soal defisit ini juga masih simpang-siur, utamanya soal besaran defisit itu. Karena tak ada keterangan resmi dari pemerintah terkait hal itu.
Kepastian besaran itu, biasanya ada saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), yang kali ini sudah dipastikan tidak ada. Padahal sesuai aturan, masa akhir pembahasan itu ialah pada 30 September tiap tahunnya. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wakidi menyatakan, defisit APBD PPU 2021 diprediksi mencapai Rp 850 miliar, dari target pendapatan Rp1,790 triliun. Hingga September lalu, laporan realisasi anggaran baru mencapai sekira Rp 780 miliar atau 43 persen. Maka ada sekira Rp 1 triliun anggaran yang belum ada. “Sementara dana transfer pusat untuk triwulan empat ini ada sekitar Rp 250 miliar, tetapi dari data yang ada sekitar Rp 130 miliar saja. Sehingga dari dasar-dasar itu, di akhir tahun nanti diprediksi ada defisit sebesar Rp 850 miliar,” ungkapnya.
Sementara itu, penjelasan Wakidi disanggah Plt Sekkab PPU, Muliadi. Ia menyatakan defisit tak sebesar itu. Hanya sekira 35 persen dari APBD 2021 yang disahkan. Alasannya karena ada refocusing dan penanganan pandemi. Jadi, dana transfer dari pusat berkurang. “35 persen, berarti sekitar Rp 600 miliar. Semua daerah seperti itu, bahkan ada yang defisitnya lebih parah,” ungkapnya. * Dengan alasan defisit yang terlalu menganga itulah, Pemkab PPU tak ingin melakukan pembahasan APBD Perubahan “Karena tak ada anggarannya, apa yang mau dibahas,” ucap Muliadi. (Advetorial)
