PENAJAM,- Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten PPU yang digelar pada, Jumat, (31/3) pagi.
Dalam sidang pari purna ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten PPU, Syahruddin M Noor dan anggota, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organinasi Perangkat Daerah (OPD), Ormas dan sejumlah undangan terkait lainnya.
Dalam penyampaiannya Hamdam mengatakan penyusunan LKPJ Tahun 2022 ini berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 18 Tahun 2020. Kemudian LKPJ tersebut juga disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Tahun 2005 – 2025.
“ Arah kebijakan pemerintah kabupaten PPU telah kita sepakati dan tetapkan bersama melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” kata Hamdam.
Dikatakan Hamdam, visi jangka panjang 20 tahun yang hendak di capai sesuai dengan RPJP Kabupaten PPU 2005 – 2025 adalah terwujudnya kabupaten PPU yang berakhlak baik, mandiri, sehat dan sejahtera berbasis pada ekonomi kerakyatan.
“ Visi jangka panjang tersebut diterjemahkan ke dalam visi jangka menengah 5 tahun dan saat ini tengah memasuki lima tahunan ke-empat dari RPJP kita dengan visi, yaitu: “terwujudnya kabupaten penajam paser utara yang maju, modern dan religius”,” ucapnya.
Lebih jauh kata dia bahwa salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintahan yang baik adalah pertanggungjawaban mengenai akuntabilitas keuangan. Kebijakan umum anggaran yang dilaksanakan selama ini berdasarkan skala prioritas. Mengingat keterbatasan fiskal daerah, maka program dan kegiatan yang berorientasi untuk layanan umum yang meliputi penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana sektor pertanian, perdagangan dan sektor lainnya yang memiliki daya ungkit bagi perekonomian, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas.
Perlu disampaikan tambah dia, bahwa berdasarkan struktur keuangan daerah tahun 2022, Anggaran Pendapatan Kabupaten PPU terealisasi sebesar Rp1,75 Trilyun dari target sebesar Rp.1,68 Trilyun atau mencapai 101,60%. Kemudian belanja daerah terealisasi sebesar Rp1,54 Trilyun dari target sebesar Rp1,66 Trilyun atau mencapai 92,86%, dan pembiayaan Netto terealisasi sebesar Rp28,06 Milyar dari target sebesar 28,06 Milyar atau mencapai 100%.
“ Secara umum capaian kinerja dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada tahun 2022, memperlihatkan capaian kinerja yang cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 72,55% dari tahun 2021 sebesar 72,01%. Usia Harapan Hidup pada tahun 2022 juga meningkat menjadi 71,71 tahun dibandingkan tahun 2021 yang berada diangka 71,68 tahun, dan terjadi pula penurunan yang cukup signifikan untuk tingkat pengangguran terbuka dimana pada tahun 2021 tercatat sebesar 2,95% dan menurun pada tahun 2022 menjadi 2,12%,” bebernya.
Beberapa capaian kinerja dalam pemenuhan urusan tersebut, antar lain dari sektor peningkatan kualitas SDM khususnya pada urusan pendidikan, tingkat kelulusan mencapai 100% pada jenjang SD dan SMP. Kemudian pada sektor pengembangan infrastruktur, tercatat kondisi jalan mantap mencapai 26,43% dari total panjang jalan sebesar 1.243,80 km, pembuatan saluran drainase sepanjang 2.827 m.
Berkenaan dengan sektor pemberdayaan masyarakat dan desa lanjut dia, terdapat peningkatan status desa, dimana Desa Mandiri pada tahun 2022 bertambah 7 desa dari tahun 2021 sehingga menjadi 12 desa mandiri, dan tidak ada Desa Tertinggal dan desa sangat tertinggal.
“ Dari berbagai kegiatan pembangunan yang telah kita laksanakan selama ini, sudah banyak hasil yang dapat kita capai. Namun demikian kita pun sadar dan tidak menutup diri, bahwa masih banyak persoalan yang memerlukan sentuhan lebih lanjut melalui program dan kegiatan,” tutupnya. (ADV).
