KUTIM– Menindakalanjuti banyaknya keluhan masyarakat terkait penerimaan siswa baru (PSB) khususnya jenjang SMA/SMK negeri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kutim, Kepala UPT Disdik Provinsi Kaltim wilayah Dua serta kepala sekolah.
Dipimpin Sayid Anjas, rapat yang berlangsung di ruang hearing kantor DPRD Kutim, Rabu (5/7/2023), berlangsung cukup alot dan menghasilkan sejumlah keputusan yang dinilai positif dan nantinya menjadi pertimbangan UPT Disdik Provinsi Kaltim, untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim.
Termasuk menurut Anjas, adanya penambahan ruang kelas baru disetiap sekolah, untuk menindaklanjuti kouta yang belum terisi. Dan jangka panjangnya sambung Anjas, membangun sekolah baru sebagai komitmen pemerintah, dalam merealisasikan program pendidikan di Kutai Timur yang berkeadilan dan merata.
“Mau tidak mau. Dari pada anak-anak kita tidak terakomodir di sekolah negeri yang jumlahnya masih ribuan orang itu. Tapi ini masih usulan kita semoga ada tindak lanjutnya dari Dinas Pendidikan Provinsi sebagai penanggung jawab,” beber politisi Golkar itu.
“Kita masih terus koordinasi dengan semua pihak terkait data, berapa ruang kelas yang kita perlukan untuk tahun ajaran 2023/2024 ini. Karena seaindainya wewenang masih di Kabupaten, kami langsung menganggarkan untuk membangun,” sambungnya.
Sementara itu prima listener, Kepala UPT Disdik Provinsi Kaltim wilayah Dua, Wagiman, mengaku bahwa usulan dari DPRD Kutai Timur melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), dinilai menjadi masukan dan pertimbangan positif.
Kepada sejumlah awak media, Wagiman mengatakan, kesepakatan ini nantinya menjadi bahan pertimbangan untuk diteruskan kepada provinsi dan harapanya bisa direalisasikan. “Melalui pertemuan tadi, kesepakatannya adalah mengusulkan adanya penambahan ruang kelas. Dan jangka panjangnya, bisa merealisasikan satu unit sekolah baru,” ungkap Wagiman.
Membuka kelas baru tentu tidak muda karena disisi lain menurut Wagiman, banyak pertimbangan yang mesti dilakukan, termasuk kesedian sarana dan prasaran pendukung sekolah dan kemampuan tenaga pendidik. “Memang tidak gampang mas kalau langsung buka, banyak pertimbangan yang harus dipikirkan,” pungkasnya.(ADV)
