SANGATTA – Alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), nampaknya belum bisa menjawab masalah pembangunan yang belum merata. Bahkan masyarakat seluruh kecamatan, baik pedalaman dan pesisir belum menerima manfaatnya.
Padahal, APBD Murni Kutim 2023 Rp 5,9 triliun. Meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Sedangkan melalui APBD Perubahan 2023, nilainya kembali meningkat, yakni Rp 8,256 triliun. Alokasi anggaran yang besar itu justru berbanding terbalik dengan serapan anggaran yang tidak maksimal.
“Terutama serapan anggaran yang dialokasikan melalui APBD murni. Beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) serapannya masih ada yang rendah,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Yuli Sa’pang.
Menurutnya, pemkab mestinya fokus dan bisa kerja cerdas. Sebagai upaya mempercepat proses serapan anggaran yang berasal dari APBD murni. Mengingat serapannya belum maksimal dan masih dapat dikatakan rendah. Sedangkan kini sudah memasuki triwulan keempat.
“Sudah alokasi APBD meningkat, waktu kerja malah semakin sempit. Memang pekerjaan lambat dijalankan. Malah di penghunjung triwulan ketiga baru dimulai (Agustus-September). Padahal bisa dilaksanakan pada triwulan pertama atau kedua,” ungkap politikus PDI Perjuangan itu.
Sebenarnya, kata dia, seluruh jajaran legislatif memiliki kekhawatiran yang sama dengannya. Ya, mereka khawatir realisasi anggaran tidak terserap maksimal. Sehingga berpensi menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa).
“Sekarang kan anggaran murni saja belum selesai dikerjakan. Tentu berpotensi pada silpa. Harusnya anggaran besar, pekerjaan bisa dijalankan lebih awal. Tidak seperti sekarang, yang terlaksana saat triwulan III,” ucapnya. (ADV)
