Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Dorongan Komisi I DPRD PPU untuk Good Governance
PPU – Mewujudkan good governance dan clean government bukanlah sekadar mengandalkan inovasi semata yang diperkenalkan oleh pemerintah. Meskipun promosi terbuka, penandatanganan pakta integritas, dan peningkatan saluran komunikasi adalah langkah-langkah penting, namun tantangan ini membutuhkan pendekatan yang lebih holistik.
Ketua Komisi I DPRD PPU, Andi Muhammad Yusuf, menegaskan bahwa berbagai inovasi harus diterapkan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
Salah satu aspek penting adalah menerima kritik dari publik, yang sering kali disampaikan melalui media massa. Menurutnya, kritik ini penting untuk mendorong perubahan yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan.
“Kami mengajak Pemkab untuk menerima kritik demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Media tidak hanya seharusnya melaporkan hal-hal yang positif, tetapi juga harus berani mengkritisi hal-hal yang kurang agar masyarakat dapat lebih teredukasi,” ungkapnya pada hari Selasa (27/2/2024).
Selain itu, penyebarluasan informasi oleh Pemkab PPU juga dianggap penting untuk menyeimbangkan pemberitaan yang seringkali hanya mengejar sensasi. Informasi yang disebarkan harus memiliki nilai edukatif, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat.
“Kami berharap Pemkab PPU menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mempromosikan potensi-potensi daerah. Ini bisa dilakukan melalui peningkatan penggunaan website internal dan kerjasama dengan berbagai platform media lainnya,” tambahnya.(Advetorial)
