Forum Satu Data Indonesia PPU, Dorong Pengelolaan Data Berkualitas untuk Kebijakan Berbasis Bukti
Penajam Paser Utara – Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Forum Satu Data Indonesia (SDI) pada Selasa (5/11/2024) di Aula Kantor Bupati PPU. Forum ini bertujuan memperkuat pengelolaan data daerah sebagai basis kebijakan yang lebih baik sekaligus memastikan ketersediaan data yang akurat dan terpercaya.
Acara ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SDI di Kabupaten PPU serta Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang SDI. Sekretaris Bapelitbang, Ade Embongbulan, membuka forum atas nama Penjabat (Pj) Bupati PPU, Muhammad Zainal Arifin. Forum tersebut dihadiri oleh Kepala BPS PPU, Suko Haryono, perwakilan BPS Kalimantan Timur, serta Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim.
Pentingnya Data Berkualitas dalam Pembangunan Daerah
Dalam sambutannya, Muhammad Zainal Arifin, melalui Ade Embongbulan, menegaskan bahwa data yang akurat merupakan fondasi penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. “Pengelolaan data harus dioptimalkan agar setiap program di lingkungan Pemkab PPU berbasis data yang terpercaya. Selain itu, data SDI PPU perlu dipromosikan secara luas dan dapat diakses oleh publik,” ujar Ade.
Pentingnya data mutakhir juga ditekankan sebagai langkah mendukung pembangunan daerah yang terarah. Dengan basis data yang kuat, Pemkab PPU dapat menyusun program kerja yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kemajuan Pengelolaan Data di PPU
Kepala Bidang PPM PPU, Khusnul Khotimah, melaporkan bahwa keterisian data di portal SDI Kabupaten PPU telah mencapai 77,6 persen atau 1.322 set data, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencatat 741 set data. “Tahun ini, kami berharap semua data prioritas dapat terisi sesuai prinsip Satu Data Indonesia,” jelasnya.
Diskusi dalam forum ini dipandu oleh Perencana Ahli Muda, Yudi Fitriyadi, dengan narasumber dari BPS Kaltim, Khairil Anwar, dan Diskominfo Kaltim, Nazamuddin. Forum ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam pengelolaan data yang sesuai dengan prinsip SDI, yaitu akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses.
Dengan keberhasilan meningkatkan keterisian data dan komitmen pengelolaan yang lebih baik, Kabupaten PPU optimistis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis bukti yang mendukung pembangunan berkelanjutan. (Advetorial)
