Penajam Paser Utara – Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mempercepat literasi dan inklusi keuangan daerah.
Kegiatan ini mengedepankan sinergi antar stakeholder dan membahas program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Rakor dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sodikin, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Perwakilan dari Bank Indonesia (BI) Balikpapan dan lembaga jasa keuangan juga hadir dalam acara tersebut.
Tohar menjelaskan bahwa TPAKD terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati PPU dan dikukuhkan pada September 2024. TPAKD bertujuan mendorong ketersediaan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat, mendukung perekonomian daerah.
“TPAKD berkomitmen mencari terobosan untuk membuka akses keuangan produktif bagi masyarakat,” ungkap Tohar.
Tim ini mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk meningkatkan peran mereka dalam pembangunan ekonomi dan menggali potensi ekonomi daerah melalui produk jasa keuangan.
“Mendorong optimalisasi potensi dana untuk memperluas penyediaan pendanaan produktif, termasuk bagi UMKM dan usaha rintisan, juga menjadi fokus kami,” tambah Tohar.
Ia menjelaskan bahwa langkah ini mendukung program pemerintah untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan.
Tohar memaparkan data statistik yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk PPU pada 2023 mencapai 196.566 jiwa, tersebar di empat kecamatan. Jumlah rekening perbankan pada tahun 2023 mencapai 141.567, dengan total nilai sekitar Rp1,1 triliun.
Lebih lanjut, terdapat 675 rekening deposito senilai Rp159,893 miliar dan 1.305 rekening giro senilai Rp901,667 miliar. Penyaluran kredit selama tahun 2023 kepada 31.963 debitur mencapai sekitar Rp1,608 triliun.
“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten PPU pada 2023 meningkat sebesar 29,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kami memproyeksikan pertumbuhan ini tetap positif seiring pembangunan IKN Nusantara,” jelasnya.
Tohar berharap langkah-langkah strategis pemerintah daerah dan stakeholder dapat memperluas akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan. Ini bertujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan penduduk PPU.
Sebagai langkah awal setelah terbentuknya TPAKD, Tohar menambahkan bahwa rakor ini menjadi sarana koordinasi dan diskusi antara semua pihak. Rapat ini bertujuan merumuskan rencana kerja dan program pada penghujung tahun 2024 serta perencanaan untuk tahun 2025.
TPAKD dituntut melaksanakan program yang mendorong literasi dan inklusi keuangan, khususnya di sektor ekonomi riil. TPAKD diharapkan memberikan solusi terhadap masalah permodalan yang sering dihadapi masyarakat.
“Oleh karena itu, dengan adanya TPAKD, masyarakat yang terkendala permodalan dapat menemukan solusi. Berbagai produk keuangan yang tersedia dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Tohar (Advetorial)
