SANGATTA – Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur (Kutim) menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Kabupaten Kutim.
Bertempat di Ruang Tempudau Setkab Kutim, Kamis, (24/8/2023), acara ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Kominfo Staper Rasyid, didampingi Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Lisa Komentin, serta PPID pelaksana dan staf admin PPID,
Hadir sebagai narasumber kegiatan adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Ramaon D Saragih dan Komisioner Bidang PSI Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Khaidir, yang akan memberi pemaparan kepada 9 Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemkab Kutim yang mengikuti kegiatan.
Mewakili Kepala Dinas, Sekretaris Diskominfo Staper Rasyid mengatakan pemenuhan kebutuhan informasi sudah menjadi bagian integral dari hak asasi manusia. Hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
“UU KIP ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, pengaturan aspek pengelolaan, pelayanan, permohonan dan penyelesaian sengketa atas informasi Publik dan menjangkau sisi badan publik,” ungkapnya.
Ia menerangkan, Badan Publik sebagai pihak yang memiliki, memproduksi, mengelola dan mempublikasikan informasi yang dikuasainya, penting memiliki sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang baik.
Menurut Rasyid, salah satu upaya pemenuhan sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang baik, yakni menyediakan informasi Publik yang sistematis dalam bentuk Daftar Informasi Publik (DIP).
“DIP ini dapat juga digunakan untuk membantu penyusunan database informasi dan mengetahui keberadaan informasi yang ada di unit/satuan kerja di Badan Publik sehingga mempermudah masyarakat mencari informasi,” terangnya.(ADV)
