KUTIM – Serapan anggaran setiap tahunnya tetap menjadi masalah klasik. Hal ini berimplikasi terhadap lambatnya realisasi program kerja dan kegiatan setiap lembaga atau instansi pemerintah.
Sehingga keterlambatan tersebut menyebabkan tingkat penyerapan anggaran menjadi tidak proposional. Bahkan setelah menggelar rapat tertutup dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Senin (10/6/2024).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menyoroti keterlambatan realisasi anggaran di Disperkim. Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan mengatakan, lambatnya realisasi anggaran tersebut disebabkan adanya pergeseran anggaran. Kemudian, pihaknya mendapatkan informasi bahwa Disperkim bisa melaksanakan program kerja setelah hari Raya Idul Adha.
“Kendalanya itu pergeseran anggaran, yang memakan waktu sekitar satu bulan. Kami juga mendapat informasi setelah lebaran Idul Adha bulan ini pekerjaan mereka sudah bisa berjalan,” katanya didampingi Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar.
Sementara itu, Asti Mazar mengatakan, dengan banyaknya program kegiatan di Disperkim. Pihaknya juga menanyakan terkait apa saja kendala yang dihadapi. Sehingga selalu terjadi keterlambatan realisasi anggaran dari tahun ketahun.
“Terjadi kendala utamanya memang akibat pergeseran anggaran. Kemudian masalah SDM (sumber daya manusia) dan lain sebagainya. Kami juga menanyakan, kenapa tidak ditambah SDMnya, ternyata memang ada aturan yang mengikatnya.Semoga hal itu bisa menjadi pengajuan kita dariDPRD kepada pemerintah untuk aturan peraturan bupati bisa direvisi lagi.Terutama terkait proses pengelolaan atau penginputan APBD,” tuturnya.
Politikus Golkar itu menambahkan, adanya pergeseran sistem dalam realisasi anggaran membuat keterlambatan itu terjadi. Bahkan yang mulanya bulan tiga harusnya dibuka, tapi dikarenakan sistem akhirnya bulan lima baru bisa dibuka.“Sehingga terjadinya keterlambatan,” pungkasnya.
